UKM NU-Muhammadiyah Digelontor Kredit Rp 1,6 T

[Indo Pos] - Pemerintah segera mengalokasikan kredit murah untuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang dibina NU dan Muhammadiyah. Jumlahnya cukup besar. Untuk tahun depan saja, nilainya dianggarkan Rp 1,6 triliun. Dana itu ditargetkan bisa memberi pinjaman kepada 200 ribu UKM.

Menurut rencana, kredit yang akan disalurkan melalui Bank BRI dan Bukopin itu dilaksanakan dalam tiga tahun. "Dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut dilibatkan guna membina penerima kredit sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran tercapai," kata Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali usai pertemuan Lembaga Ekonomi NU dan Muhammadiyah di Istana Wakil Presiden kemarin.

Setiap UKM akan mendapatkan plafon kredit senilai Rp 8 juta. Penerima bebas menggunakan kredit untuk berusaha di berbagai sektor, sepanjang bersifat produktif. "Potensi kredit macet diperkirakan lima persen," terang Suryadharma. Agar kredit yang diberikan tepat sasaran, ketua umum DPP PPP itu meminta NU dan Muhammadiyah menyusun rumusan kebijakan distribusi kredit untuk sektor UKM.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, penyaluran kredit bagi UKM binaan NU dan Muhammadiyah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, kredit lunak tersebut diharapkan mampu mengimbangi sistem ekonomi nasional yang kapitalistik.

"Sistem ekonomi yang kapitalistik ini akan memperdalam jurang antara yang kaya dan miskin. Kita harapkan kredit ini mampu menjadi penyeimbang sehingga kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tidak terlalu dalam," katanya. (Rabu : 7/11/2007)

BI Gelar Konferensi Internasional Bahas Pengentasan Kemiskinan

[Antara News] - Bank Indonesia menggelar konferensi internasional tentang stabilitas makro ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, di Denpasar, Bali, pada 8-9 November 2007. Konferensi tersebut akan dihadiri oleh para pejabat bank sentral dari berbagai negara, pejabat pemerintahan, serta akademisi dari berbagai negara.

Pembicara dari Asia dalam acara tersebut yaitu Gubernur Bank Sentral India YV Reddy, Gubernur Bank Sentral Filipina Armando M Tetangco, Gubernur Bank Sentral Bangladesh Salehudin Ahmed, Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom, dan Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad.

Untuk pembicara dari Eropa dan Amerika Latin yaitu Wakil Gubernur Bank Sentral Czech Ludek Niedermayer dan Deputi Gubernur Bank Sentral Brasil Krysrof Rybinski. Sedangkan kalangan swasta yang menjadi pembicara adalah Direktur Citigrup Global Markets Donald Hanna dan Direktur Tudor Investments Corp Alberto Musalem.

Dalam konferensi tersebut, para pembicara akan menyampaikan lima topik utama yaitu kebijakan keuangan untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan penyediaan lapangan kerja, menyeimbangkan antara stabilitas moneter, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan pengangguran.

Kemudian Peran Bank perbankan dan lembaga keuangan dalam memperkuat usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), tantangan kedepan terkait dengan meningkatnya stabilitas makro ekonomi dan keuangan, serta tantangan dan peluang UMKM dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran(Rabu : 7/11/2007).

Kredit Usaha Rakyat Diluncurkan

[Tempo Interaktif] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit usaha rakyat. Program kredit untuk sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi ini diberikan dengan pola penjaminan pemerintah. Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

"Pemberian kredit dengan jaminan pemerintah ini diharapkan bisa membuat UMKM lebih berkembang. Kami memberikan kail agar bisa mencari ikan sendiri," tutur Presiden Yudhoyono saat meresmikan program KUR di kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin (5/11)

Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basir, pinjaman ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp 500 juta per debitur.

Pada tahap awal, program KUR melibatkan enam bank, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk. dan PT Bank Syariah Mandiri. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan.

Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah menteri ekonomi, antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menteri Koperasi dan UKM Surya Dharma Ali, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perikanan dan Kelautan Freddy Numberi, Menteri Kehutanan MS Kaban, Menteri Pertanian Anton Apriantono dan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. (Senin : 6/11/2007)

Program Pemberdayaan Masyarakat : DKI Tak Jamin Dana Masyarakat Aman

[Kontan] -Meski mantap mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak bisa menjamin program ini akan bebas dari penyelewengan. "Ini sama saja kalau bilang apakah masjid bisa menjamin semua orang baik. Tak ada yang bisa menjamin," tegas Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, kemarin.

Hanya, untuk mengikis potensi penyelewengan, Pemprov akan mengisi LKM dengan orang-orang yang sangat paham soal pemberian kredit untuk pengusaha kecil dan menengah. "Hanya ini yang bisa saya lakukan," tegas Foke, panggilan akrab Fauzi.

Menurut Foke, DKI akan mendirikan LKM di 44 kelurahan. LKM akan menggantikan peran dewan kelurahan karena selama ini kurang berhasil menyalurkan dana PPMK. "Kami ingin menjadi lebih baik," ujar Foke.

Fadjar Sofyar, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM menambahkan, keberadaan LKM akan menjangkau masyarakat di lingkungan yang lebih kecil. "Ini beda jika DKI sendiri turun tangan, " ujar orang nomor satu di lembaga bentukan Departemen Koperasi dan UMKM.

Fadjar bilang, LPDB juga berencana akan menempatkan dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 ke LKM yang ada di seluruh Indonesia. "Hanya, kami tentu harus melihat kesehatan LKM itu sendiri," ujar Fadjar. LPDB juga mengaku siap membantu Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mengelola LKM ini. (Sabtu : 3/11/2007).

Ratusan Lapak Kaki Lima Dibongkar

[Jurnal Nasional] - Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok kemarin (2/11) membongkar paksa lebih dari 130 lapak pedagang kaki lima di Jalan Dewi Sartika, Depok, Jawa Barat. Tidak ada perlawanan dari para pedagang yang menempati trotoar di jalan tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, mengatakan pembongkaran dilakukan karena para pedagang kaki lima masih membandel dan tidak mengindahkan peringatan aparat. “Kami sudah tiga kali peringatkan mereka untuk tidak berjualan di trotoar, karena melanggar Perda No 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum. Keberadaan mereka
juga telah mengganggu pejalan kaki yang lewat.”

Sejumlah pedagang sempat memprotes pembongkaran itu karena selama ini mereka membayar retribusi Rp5.000 per hari. “Kami rutin membayar retribusi, kenapa dibongkar juga,” kata Anto, 25 tahun, pedagang kerang rebus dan ikan bakar di kawasan itu.

Sariyo menuturkan, memang ada perwakilan pedagang yang memprotes pembongkaran karena merasa telah membayar retribusi. Namun ketika ditanya siapa yang mengutipnya, semua bungkam. “Kami langsung kumpulkan aparat kami biar pedagang langsung menunjuk hidungnya, siapa yang mengutip mereka karena pihak kecamatan, kelurahan maupun tramtib tidak ada yang mengenakan retribusi pada pedagang. Mungkin saja itu dilakukan oknum lain.” (Sabtu : 3/11/2007)

Aparat Gabungan Bogor Akan Tertibkan 4.000 Kios PKL

[Elshinta News] - Sebanyak 540 personil aparat gabungan melakukan persiapan untuk membongkar 4.000 kios pedagang kaki lima di tiga titik di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat.

Rapat koordinasi pelaksanaan penertiban tersebut digelar di halaman Kantor Walikota Bogor, Selasa (30/10) malam ini. Kawasan kaki lima yang akan ditertibkan antara lain di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nyi Raja Permas.

Pantauan malam ini, terlihat dua unit mobil pemadam kebakaran dan lima peleton personil Satuan Polisi Pamong Praja. Hidayat AS, Ketua Satpol PP Kota Bogor mengatakan, penertiban yang akan dilakukan ini adalah untuk tahap pertama. (Selasa : 30/10/2007)